Lirik Lagu Arema-Kami Selalu Ada (Download mp3) Kami Ini Aremania Yo Ayo Kita Dukung

Salam Satu Jiwa!

Hai Aremania-Aremanita di seluruh tanah air Indonesia. Sudah halfalkah kalian dengan yel-yel dan lagu Arema??

Para singo edan-ongis nade, seharusnya tahu dan hafal lagu Kami Selalu Ada. Baik itu Persema maupun Arema Cronus. Kita semua tetap satu, satu saudara.

Dan pada kesempatan kali ini, Infojempol ingin berbagi Lagu Aremania, yang berjudul Kami Selalu Ada.

Dan kalian nanti juga bisa mendownload lagunya.

Langsung disimak ya ker


Lirik Lagu Arema Kami Selalu Ada-Yo Ayo Kita Dukung Arema

KAMI SELALU ADA
d'Kross

Satukan tekadmu
Kobarkan semangatmu
Aremania slalu ku tunggu

Kami ini Aremania
Kami selalu dukung Arema
Dimana pun berada
Kami selalu ada
Karna kami aremania

Kami ini Aremania
Kami slalu dukung Arema
Dimana pun berada
Kami selalu ada
Karna kami aremania

Yo.. Ayo Kita dukung Arema
Yo.. Ayo Singo edan berlaga

Bersatu kita teguh
Bercerai kita runtuh
Singa ku harus maju
Bunuh saja lawanmu

Baca juga artikel ini, biar sobat juga tahu:
Sejarah Berdirinya AREMA FC

Masih kurang puas dengan liriknya saja. Jangan kuatir ya Sob, karena Infojempol juga sudah menyiapkan lirik lagu Arema Kami Selalu Ada dalam format video.

Video Lirik Lagu Yo Ayo Kita Dukung Arema ini di buat oleh pathner kami, Live Lyric.

Dan dijamin, videonya keren abis, lihat videonya dibawah ini
Delok en Yo Ker..


Di HP Sobat belum memiliki lagu Arema Kami Selalu Ada?? Kurang lengkap rasanya kalau belum memilikinya.

Silahkan di download lagunya ya, klik saja link dibawah ini:
Download Arema-Kami Selalu Ada mp3
Download juga lagu Arema yang keren ini:
Lagu Arema - Salam Satu Jiwa - Download mp3

Ayo kita berbagi lagu Arema Kami Selalu Ada ke Aremania-Aremanita yang lain,agar mereka juga hafal lagunya.

Caranya mudah kok, simpan gambar Lirik Lagu Aremaia dibawah ini, dan bagikan ke Aremania-Aremanita yang lain
lirik kami selalu ada

AD ART NU Terbaru 2017 Lengkap (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama) Part 2

Halaman ini merupakan lanjutan dari halaman PERTAMA. Untuk membaca halaman sebelumnya (hal.1), silahkan klik link dibawah ini:
AD ART NU Terbaru 2017 Lengkap (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama) Part 1
------------------
Disclaimer:
  • AD ART NU ini adalah hasil dari Muktamar NU Ke-33 di Jombang-Jawa Timur Pada Agustus 2015.
  • Hingga saat ini/saat Anda membaca ini, AD ART NU ini merupakan yang paling baru dan berlaku saat ini.
  • Jika dikemudian hari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merevisi/mengeluarkan AD ART selanjutnya, maka informasi akan segera admin update dan informasikan di halaman ini.
  • Isi yang termuat di halaman ini, sama persis dengan apa yang dikeluarkan oleh PBNU, dan Infojempol menyajikannya dalam beberapa halaman yang terpisah.
  • Infojempol hanya bersifat meneruskan informasi/menyajikan ulang dalam format yang lebih mudah di baca secara langsung melalui web browser.

pict :ad art nu
ANGGARAN RUMAH TANGGA
NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari:
  • a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
  • b. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.
  • c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatak­an telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan­ dalam keputusan­ Pengurus Besar.
BAB II
TATACARA PENERIMAAN DAN
PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

  • (1) Anggota biasa diterima melalui PengurusmAnak Ranting dan/atau Pengurus Ranting setempat.
  • (2) Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa.
  • (3) Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat.
  • (4) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang.
Pasal 3

  • (1) Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat.
  • (2) Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat.
  • (3) Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat.
Pasal 4

  • (1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pe­ ngurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar.
  • (2) Pengurus Besar menilai dan memper­tim­­ bangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan perse­­ tujuan atau penolakan.
  • (3) Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkautan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.
Pasal 5

  • (1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keang­ gotaan Nahdlatul Ulama karena:
    • a. Permintaan sendiri
    • b. Diberhentikan
  • (2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus
  • Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar.
  • (3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama.
  • (4) Ketentuan mengenai prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

  • (1) Anggota biasa berkewajiban:
    • a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
    • b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
    • c Memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyah.
    • d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.
    • e. Setia dan bersungguh-sungguh men­ dukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
    • f. Membayar i’anah yang jenis dan jum­ lahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  • (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
Pasal 7

  • (1) Anggota biasa berhak:
    • a. Mendapatkan pelayanan keagamaan.
    • b. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan.
    • c. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    • d. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
    • e. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham-
    • paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah.
    • f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
  • (2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.
  • (3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).
  • (4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan me­ rangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama.
BAB IV
TINGKATAN KEPENGURUSAN

Pasal 8


Tingkatan kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  • a. Pengurus Besar (PB) untuk tingkat Nasional dan berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara.
  • b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi dan berkedudukan di wilayahnya.
  • c. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kabupaten/Kota dan berkedudukan di wilayahnya.
  • d. Pengurus Cabang Istimewa (PCI) untuk Luar Negeri dan berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan.
  • e. Pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) untuk tingkat Kecamatan dan ber­ke­ dudukan di wilayahnya.
  • f. Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat Kelurahan/desa.
  • g. Pengurus Anak Ranting (PAR) untuk kelompok dan/atau suatu komunitas.
Pasal 9

  • (1) Pembentukan Wilayah Nahdlatul Ulama diusu­ lkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  • (2) Pembentukan Wilayah diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui
  • Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
  • (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
  • (5) Pengurus Wilayah berfungsi sebagai ko­ ordinator Cabang-cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pengurus Besar untuk daerah yang bersangkutan.
Pasal 10

  • (1) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama di­ usulkan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang melalui Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  • (2) Pembentukan Cabang Nahdlatul Ulama di­ putuskan­ oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
  • (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
  • (5) Dalam hal-hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) diatas disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luasnya daerah atau sulitnya komunikasi dan atau faktor kesejarahan, pembentukan Cabang diatur oleh kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dan kesatuan.
Pasal 11

  • (1) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas permohonan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang anggota.
  • (2) Pembentukan Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (3) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
  • (4) Pengurus Besar mengeluarkan Surat Keputusan Penuh setelah melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Pasal 12

  • (1) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Ranting kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
  • (2) Pembentukan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama mem­ berikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
  • (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan­ penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Pasal 13

  • (1) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Pengurus Anak Ranting melalui Majelis Wakil Cabang kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
  • (2) Pembentukan Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (3) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
  • (4) Pengurus Cabang mengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Pasal 14

  • (1) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.
  • (2) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diusulkan oleh anggota melalui Ranting kepada Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
  • (3) Pembentukan Anak Ranting Nahdlatul Ulama diputuskan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
  • (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama memberikan Surat Keputusan masa percobaan kepada Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
  • (5) PengurusMajelisWakilCabangmengeluarkan Surat Keputusan penuh setelah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
Pasal 15

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.


BAB V
PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:

  • (1) Lembaga.
  • (2) Badan Otonom.
  • (3) Badan Khusus.
Pasal 17

  • (1) Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.
  • (2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.
  • (3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.
  • (4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
  • (5) Pembentukan Lembaga di tingkat Wilayah, Cabang dan Cabang Istimewa, disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.
  • (6) Lembaga meliputi :
    • a. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
    • b. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal.
    • c. Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama disingkat RMINU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
    • d. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
    • e. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU, ber­ tugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.
    • f. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU, ber­ tugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
    • g. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
    • h. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU, bertugas melaksanakan pen­ dampingan,­ penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
    • i. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
    • j. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU, bertugas menghimpun zakat dan shadaqah serta mentasharufkan zakat ke­ pada mustahiqnya.
    • k. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU, bertugas­ mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
    • l. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU, bertugas membahas masalah-masalah maudlu’iyyah (tematik) dan waqi’iyyah (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
    • m. Lembaga Ta’mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
    • n. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU, bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
    • o. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU, bertugas mengelola masalah ru’yah, hisab dan pengembangan iImu falak.
    • p. Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama disingkat LTNNU, bertugas mengembangkan penulisan, pener­ jemahan­ dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah.
    • q. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU, bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
    • r. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama disingkat LPBI NU, bertugas melak­ sanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana­ serta eksplorasi kelautan.
Pasal 18

  • (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi­ Nahdlatul Ulama yang berfungsi melak­ sanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
  • (2) Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam Muktamar.
  • (3) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan dengan akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama.
  • (4) Badan Otonom harus memberikan laporan perkembangan setiap tahun kepada Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
  • (5) Badan Otonom dikelompokkan dalam kategori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.
  • (6) Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:
    • a. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
    • b. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
    • c. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
    • d. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
    • e. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
    • f. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
  • (7) Badan Otonom berbasis profesi dan ke­ khususan lainnya:
    • a. Jam’iyyah Ahli Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal tharekat yang mu’tabar.
    • b. Jam’iyyatul Qurra wal Huffazh disingkat JQH untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi Qori/Qoriah dan Hafizh/ Hafizhah.
    • c. Ikatan Sarjana Nahdlalul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang ber­ fungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.
    • d. Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.
    • e. Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.
    • f. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan/atau ustadz.
    • g. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.
    • h. Ikatan Seni Hadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni hadrah dan shalawat.
  • (8) Ketentuan mengenai perangkat Organisasi yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 19

  • (1) Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang me­ miliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu
  • (2) Ketua Badan khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • (3) Ketua Badan Khusus dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa khidmat
  • (4) Pembentukan dan penghapusan badan khusus ditetapkan melalui rapat harian syuriah dan tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • (5) Pembentukan Badan khusus di tingkat Wilayah diusulkan oleh Pengurus Wilayah, dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • (6) Pembentukan Badan Khusus di tingkat cabang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan disahkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
  • (7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan organisasi
Pasal 20

Pengurus Nahdlatul Ulama berkewajiban mem­ bina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom pada tingkat masing-masing.



BAB VI
SUSUNAN PENGURUS BESAR


Pasal 21
  • (1) Mustasyar Pengurus Besar terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
  • (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam dan beberapa Katib.
  • (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 22

  • (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.
  • (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri dari Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga Pusat dan Ketua Badan Khusus.
Pasal 23

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pe­ ngurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Ketua Umum Badan Otonom tingkat pusat.

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS WILAYAH

Pasal 24

  • (1) Mustasyar Pengurus Wilayah terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
  • (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
  • (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 25

  • (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
  • (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga tingkat Wilayah, dan Ketua Badan Khusus.
Pasal 26

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pe­ ngurus Lengkap Syuriyah, pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom, dan Ketua Badan Khusus tingkat Wilayah.

BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS CABANG DAN
PENGURUS CABANG ISTIMEWA

Pasal 27

  • (1) Mustasyar Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
  • (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
  • (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 28

  • (1) Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari
  • Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.
  • (2) Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua
  • Lembaga di tingkat Cabang dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.
Pasal 29

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, Pengu­ rus Lengkap Syuriyah, Pengurus Lengkap Tanfidziyah, Ketua Badan Otonom dan Ketua Badan Khusus Tingkat Cabang.

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS
WAKIL CABANG

Pasal 30

  • (1) Mustasyar Pengurus Majelis Wakil Cabang terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.
  • (2) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
  • (3) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 31

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.


Pasal 32

Pengurus Pleno terdiri dari Mustasyar, pengurus Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat Majelis Wakil Cabang.


BAB X

SUSUNAN PENGURUS RANTING

Pasal 33

  • (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
  • (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 34

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.


Pasal 35

Pengurus Pleno terdiri dari pengurus Lengkap Syuriyah, pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Badan Otonom tingkat ranting.


BAB XI

SUSUNAN PENGURUS ANAK RANTING

Pasal 36

  • (1) Pengurus Harian Syuriyah terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib.
  • (2) Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri dari Pengurus Harian Syuriyah dan A’wan.
Pasal 37

Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XII
SUSUNAN PENGURUS BADAN OTONOM

Pasal 38

  • (1) Susunan kepengurusan Badan Otonom diatur dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom.
  • (2) Pengesahan susunan kepengurusan Badan Otonom atas dasar rekomendasi Pengurus NU sesuai tingkatannya masing-masing.
BAB XIII
SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 39

  • (1) Untuk menjadi Pengurus Harian Anak Ranting Nahdlatul Ulama harus sudah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama.
  • (2) Untuk menjadi Pengurus Ranting harus sudah menjadi Pengurus Anak Ranting dan/ atau anggota aktif sekurang-kurangnya 2 tahun.
  • (3) Untuk menjadi Pengurus Majelis Wakil Cabang harus sudah pernah menjadi Pengurus MWCNU atau Pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian Ranting.
  • (4) Untuk menjadi Pengurus Cabang harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Cabang, dan/atau pengurus harian di tingkat MWC, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
  • (5) Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga tingkat Wilayah, dan/atau pengurus harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
  • (6) Untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama harus sudah pernah menjadi pengurus harian atau pengurus harian lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian badan Otonom tingkat pusat serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi.
  • (7) Terkait dengan persyaratan kaderisasi akan diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar.
  • (8) Ketentuan mengenai syarat menjadi pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi
BAB XIV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 40

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 9 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam muktamar.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh­ dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
    • d. Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
    • e. Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais ‘Aam terpilih.
    • f. Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
  • (2) Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian barat.
  • (3) Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
  • (4) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
  • (5) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Lembaga dan Badan Khusus.
Pasal 41

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 7 orang ulama yang yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Wilayah.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
    • d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferwil, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
  • (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan
  • Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
  • (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus
  • Tanfidziyah.
  • (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua
  • Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
  • (5) Pengurus Harian Tanfidziyah mereko­men­ dasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Wilayah kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 42

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
    • d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konfercab, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
  • (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
  • (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
  • (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
  • (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomen-dasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pasal 43

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Cabang.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
    • d. Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi Cabang Istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
  • (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
  • (3) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Tanfidziyah.
  • (4) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
  • (5) Pengurus Harian Tanfidziyah merekomen­ dasikan pengurus Badan Khusus Tingkat Cabang Istimewa kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Pasal 44

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
    • d. Ketua dipilih secara langsung oleh Konferensi MWC melalui melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Konferensi MWC, dengan
    • terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
  • (2) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
Pasal 45

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Ranting.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
  • (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Ranting dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih. 
  • (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang dipilih dari dan oleh peserta Musyawarah Ranting.
Pasal 46

  • (1) Pemilihan dan penetapan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama sebagai berikut:
    • a. Rais dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
    • b. Ahlul Halli wal ‘Aqdi terdiri dari 5 orang ulama yang ditetapkan secara langsung dalam Musyawarah Anggota.
    • c. Kriteria ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal ’Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah Annahdliyah, wara’ dan zuhud, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin.
  • (2) Ketua dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Musyawarah Anggota dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rais terpilih.
  • (3) Rais dan Ketua terpilih bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
Pasal 47

Ketentuan mengenai pemilihan dan penetapan pengurus yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XV
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 48

(1) Apabila Rais ‘Aam berhalangan tetap, maka Wakil Rais ‘Aam menjadi Pejabat Rais ‘Aam.

Bersambung ...


Untuk membaca halaman selanjutnya, silahkan klik link dibawah ini:
AD ART NU Terbaru 2017 (Anggaran Dasar Rumah Tangga Nahdlatul Ulama) Part 3 (link akan aktif pada 23 nov 2017)

3 Lagu Pramuka Paling Romantis-Tentang Cinta (Download mp3)

Warning..!!
Mungkin lagu yang Infojempol sajikan kurang sesuai dengan Anda. Jika Anda seorang Pramuka yang berusia dibawah 18 tahun, kami sarankan untuk memcari lagu Pramuka yang lain/ yang lebih cocok untuk usia Anda.

Kami memiliki koleksi lagu-lagu pramuka yang sesuai untuk Siaga dan Penggalang, disini:
Koleksi /Kumpulan Lagu-Lagu Pramuka Terbaru - Terlengkap dan Download mp3 
------------------------

Selamat malam dan Salam Pramuka!

Sobat Infojempol, kususknya kakak-kakak yang tengah mencari lagu Pramuka bertemakan cinta,

Kakak-kakak Pandega atupun pembina, yang berniat menyanyikan lagu Pramuka untuk sang kekasih. Disini Infojempol ingin membantu kakak-kakak dalam memilihkan lagu yang tepat.

Dan Lagu Pramuka ini semuanya bertemakan cinta.
Ada 3 (tiga) Lagu Pramuka yang paling romantis versi Infojempol.
1. Sebatas Patok Tenda
2. Cinta Simpul Mati
3. Asmara Tunas Kelapa

Ke tiga lagu tersebut semuanya juga sudah Infojempol siapkan liriknya. Dan kakak-kakak juga bisa men-download lagunya dalam format mp3. Link downloadnya tepat ada di bawah lirik lagu.

Sebelum di download lagunya, lihat dulu video nya.
Video  ini berisi 3 lagu tersebut yang sudah kami lengkapi dengan lirik. Dan dijamin bakal klepek-klepek,,hehe

Langsung pencet tombol segitiga di tengah ya .. :)


Lagu Pramuka Paling Romantis-Tentang Cinta _1

SEBATAS PATOK TENDA

Dengarkanlah suara hati ini
Suara hati yang ingin ku dendangkan
Tak mau ku tunggu ku sampaikan
Kan ku ungkapkan lewat laguku

Berawal dari perkemahan ini
Rasa itupun hadir di hatiku
Menghiasi relung sukmaku
Cita bersemi di bumi perkemahan

Oh mungkinkah rasa cinta ini
akan abadi untuk selamanya
Rasa ini semakin membelenggu
Cinta lokasi di bumi perkemahan

Reff:
Akankah cintaku sebatas patok tenda
Tenda terbongkar, sayonara cinta….
Akankah cintaku sebatas patok tenda
Tenda terbongkar, sayonara cinta….

Lagu ini diperkenalkan pertama kali pada kegiatan Kemah Bhakti Nasional Saka bhakti Husada (Pertinas SBH) Tahun 2011 di Gorontalo

Untuk Download Lagunya, link nya ada di bawah ini:
Download Sebatas Patok Tenda mp3

Lagu Pramuka Paling Romantis-Tentang Cinta _2

CINTA SIMPUL MATI

Berawal dari ku tatap matamu
Dan kau jabatkan tanganmu 
Tuk saling berkenalan
Getaran cinta kian terus membelenggu
Ku rasa ku tlah jatuh cinta
Di perkemahan ini

Tlah ku nyatakan
Besarnya rasa cintaku 
Dan kau pun tersipu malu
Dan kau balas cintaku
Baret dan Kacu diam jadi saksi bisu
Ku rasa ku tlah jatuh cinta
Di bumi perkemahan

Reff :
Biarkan cinta kita erat bagai simpul mati 
Misteri bagai sandi rumput 
Sekokoh bagai pionering
Ku ingin engkau tau besarnya rasa cintaku 
Menyala bagai api unggun 
Abadi seperti cikal di dadaku

Tlah ku nyatakan
Besarnya rasa cintaku 
Dan kau pun tersipu malu
Dan kau balas cintaku
Baret dan Kacu diam jadi saksi bisu
Ku rasa ku tlah jatuh cinta
Di bumi perkemahan

Back to Reff 

Abadi seperti
Abadi seperti
Abadi seperti cikal didadaku

Lagu ini dinyanyikan  dan di populerkan oleh Band Asal Lampung, LO band
Untuk Download Lagunya, link nya ada di bawah ini:
Download Cinta Simpul Mati mp3


Lagu Pramuka Paling Romantis-Tentang Cinta _3

ASMARA TUNAS KELAPA

Indah yang kurasakan 
Saat aku bertemu dengamu 
Cinta yang kini ada 
Tlah bersemi di dalam jiwa 

Kini cerita yang ada 
Ternyata tak sebatas patok tenda 
S'moga kan tetap terjaga 
Kisah asmara tunas kelapa 

Tak mungkin kan terlupa 
Saat bersama di pantai kelapa 
Kau genggam tanganku, 
bersandar di pundakku 
Serasa tak ingin waktu berlalu 

Tak pernah terlupakan 
Kisah asmara tunas kelapa 
Kuberharap slalu, kan tetap menyatu 
Tunas kelapa saksi cinta kita 

Kini cerita yang ada 
Ternyata tak sebatas patok tenda 
S'moga kan tetap terjaga 
Kisah asmara tunas kelapa 
The Munk Band - (Tambakrejo) Bojonegoro 

Tak mungkin kan terlupa 
Saat bersama di pantai kelapa 
kau genggam tanganku, bersandar di pundakku 
Serasa tak ingin waktu berlalu 
Tak pernah terlupakan 
Kisah asmara tunas kelapa 
Kuberharap slalu, kan tetap menyatu 
Tunas kelapa saksi cinta kita 
Tunas kelapa saksi cinta kita

Lagu ini di ciptakan oleh Kak Suyitno, melalui Group Band nya, The Munk Band. dan diperkenalkan pada kegiatan Pramuka di Bojonegoro.

LO Band juga sempat menyanyikan lagu ini dan turut mempopulerkannya. Sesama Pramuka kan memang harus saling mendukung kan kakak :)

Untuk Download Lagunya, link nya ada di bawah ini:
Download Asmara Tunas Kelapa mp3
Demikian informasi tentang 3 lagu pramuka paling romantis tentang cinta versi Infojempol. Semoga dapat dijadikan referensi bagi kakak-kakak untuk memilih lagu-pramuka tentang cinta yang romantis.

Sejarah Berdirinya AREMA FC

Sejarah Berdirinya AREMA

Arema Indonesia (dahulu, Arema FC dan Arema Malang) adalah sebuah klub sepak bola yang bermarkas di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Arema didirikan pada tanggal 11 Agustus 1987, Arema mempunyai julukan "Singo Edan" 

Mereka bermain di Stadion Kanjuruhan dan Stadion Gajayana. Arema adalah tim sekota dari Persema Malang. Di musim 2010-11, di acara launching sempat menggunakan nama Arema FC, namun dua hari kemudian kembali lagi ke nama Arema Indonesia.

Sejak hadir di persepak bolaan nasional, Arema telah menjadi ikon dari warga Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) dan sekitarnya. Sebagai perwujudan dari simbol Arema, hampir di setiap sudut kota hingga gang-gang kecil terdapat patung dan gambar singa. Kelompok suporter mereka dipanggil Aremania dan Aremanita (untuk pendukung wanita)

Nama Arema pada masa Kerajaan

Nama Arema adalah legenda Malang. Adalah Kidung Harsawijaya yang pertama kali mencatat nama tersebut, yaitu kisah tentang Patih Kebo Arema di kala Singosari diperintah Raja Kertanegara. Prestasi Kebo Arema gilang gemilang. Ia mematahkan pemberontakan Kelana Bhayangkara seperti ditulis dalam Kidung Panji Wijayakrama hingga seluruh pemberontak hancur seperti daun dimakan
ulat. Demikian pula pemberontakan Cayaraja seperti ditulis kitab Negarakretagama. Kebo Arema pula yang menjadi penyangga politik ekspansif Kertanegara. Bersama Mahisa Anengah, Kebo Arema menaklukkan Kerajaan Pamalayu yang berpusat di Jambi. Kemudian bisa menguasai Selat Malaka. Sejarah heroik Kebo Arema memang tenggelam. Buku-buku sejarah hanya mencatat Kertanegara sebagai raja terbesar Singosari, yang pusat pemerintahannya dekat Kota Malang.

Nama Arema di dekade '80-an

Sampai akhirnya pada dekade 1980-an muncul kembali nama Arema. Tidak tahu persis, apakah nama itu menapak tilas dari kebesaran Kebo Arema. Yang pasti, Arema merupakan penunjuk sebuah komunitas asal Malang. Arema adalah akronim dari Arek Malang. Arema kemudian menjelma
menjadi semacam "subkultur" dengan identitas, simbol dan karakter bagi masyarakat Malang. Diyakini, Arek Malang membangun reputasi dan eksistensinya di antaranya melalui musik rock dan olahraga. Selain tinju, sepak bola adalah olahraga yang menjadi jalan bagi arek malang menunjukkan
reputasinya. Sehingga kelahiran tim sepak bola Arema adalah sebuah keniscayaan.

Intermezzo, dalam video dibawah ini juga dijelskan singkat mengenai AREMA
Delok'en ker video ne

Awal mula berdirinya PS Arema

(Arema Football Club/Persatuan Sepak Bola Arema nama resminya) lahir pada tanggal 11 Agustus 1987, dengan semangat mengembangkan persepak bolaan di Malang. Pada masa itu, tim asal Malang lainnya Persema Malang bagai sebuah magnet bagi arek Malang. Stadion Gajayana home base klub pemerintah itu selalu disesaki penonton. Dimana posisi Arema waktu itu? Yang pasti, klub itu belum
mengejawantah sebagai sebuah komunitas sepak bola. Ia masih jadi sebuah utopia.

Adalah Acub Zaenal mantan Gubernur Irian Jaya ke-3 dan mantan pengurus PSSI periode 80-an yang kali pertama punya andil menelurkan pemikiran membentuk klub Galatama di kota Malang setelah sebelumnya membangun klub Perkesa 78. Jasa Sang Jenderal tidak terlepas dari peran Ovan Tobing, humas Persema saat itu. Saya masih ingat, waktu itu Pak Acub Zainal saya undang ke Stadion Gajayana ketika Persema lawan Perseden Denpasar, ujar Ovan. Melihat penonon membludak, Acub yang kala itu menjadi Administratur Galatama lantas mencetuskan keinginan mendirikan klub galatama. You bikin saja (klub) Galatama di Malang, kata Ovan menirukan ucapan Acub.

Beberapa hari setelah itu, Ir Lucky Acub Zaenal putra Mayjen TNI (purn) Acub Zaenal mendatangi Ovan di rumahnya, Jl. Gajahmada 15. Ia diantar Dice Dirgantara yang sebelumnya sudah kenal dengan dirinya. Waktu itu Lucky masih suka tinju dan otomotif, katanya. Dari pembicaraan
itu, Ovan menegaskan kalau dirinya tidak punya dana untuk membentuk klub galatama. Saya hanya punya pemain, ujarnya. Maka dipertemukanlah Lucky dengan Dirk Derek Sutrisno (Alm), pendiri klub Armada 86.

Berkat hubungan baik antara Dirk dengan wartawan olahraga di Malang, khususnya sepakbola, maka SIWO PWI Malang mengadakan seminar sehari untuk melihat "sudah saatnyakah Kota Malang memiliki klub Galatama?" Drs. Heruyogi sebagai Ketua SIWO dan Drs. Bambang Bes (Sekretaris SIWO) menggelar seminar itu di Balai Wartawan Jl. Raya Langsep Kota Malang. Temanya "Klub Galatama dan Kota Malang", dengan nara sumber al; Bp. Acub Zainal (Administratur Galatama), dari Pengda PSSI Jatim, Komda PSSI Kota Malang, Dr. Ubud Salim, MA. Acara itu dibuka Bp Walikota Tom Uripan (Alm). Hasil atau rekomendasi yang didapatkan dari seminar: Kota Malang dinilai sudah layak memiliki sebuah klub Galatana yang professional.

Harus diakui, awal berdirinya Arema tidak lepas dari peran besar Derek dengan Armada 86-nya.  ama Arema awalnya adalah Aremada-gabungan dari Armada dan Arema. Namun nama itu tidak bisa langgeng. Beberapa bulan kemudian diganti menjadi Arema`86. Sayang, upaya Derek untuk mempertahankan klub Galatama Arema`86 banyak mengalami hambatan, bahkan tim yang  diharapkan mampu berkiprah di kancah Galatama VIII itu mulai terseok-seok karena dihimpit kesulitan dana.

Dari sinilah, Acub Zaenal dan Lucky lantas mengambil alih dan berusaha menyelamatkan Arema`86 supaya tetap survive. Setelah diambil alih, nama Arema`86 akhirnya diubah menjadi Arema dan ditetapkan pula berdirinya Arema Galatama pada 11 Agustus 1987 sesuai dengan akte notaris Pramu Haryono SHalmarhumNo 58. Penetapan tanggal 11 Agustus 1987 itu, seperti air mengalir begitu
saja, tidak berdasar penetapan (pilihan) secara khusus, ujar Ovan mengisahkan.

Hanya saja, kata Ovan, dari pendirian bulan Agustus itulah kemudian simbol Singo (Singa) muncul. "Agustus itu kan Leo atau Singo (sesuai dengan horoscop),"imbuh Ovan. Dari sinilah kemudian, Lucky dan, Ovan mulai mengotak-atik segala persiapan untuk mewujudkan obsesi berdirinya klub
Galatama kebanggaan Malang.

Prestasi
Piala Galatama
* Runner up (1): 1992
Galatama
* Juara (1): 1992/93
Divisi Satu
* Juara (1): 2004
Piala Indonesia
* Juara (2): 2005, 2006
* Runner up (1): 2010
Liga Super Indonesia
* Juara (1): 2009/2010
* runner up 2012/2013
Piala Gubernur
* juara. 2013
* Runner up (1): 2008
Piala Soeratin U-18
* Juara (1): 2007
Trofeo persija
*juara 2013
Penghargaan
* Tabloid Bola Best Team Award (2): 2006, 2007
Sasaji ker...

Sumber:
Fans Page Arema FC
https://web.facebook.com/AREMA-FC-Malang-273247839462186/

Disclaimer:

  • Infojempol tidak memiliki tendensi dalam bentuk apapun terkait dengan sejarah arema fc di atas.
  • Informasi yang berada di halaman ini sama persis 100% sesuai dengan sumbernya.
  • Infojempol hanya bersifat mempublikasikan ulang dalam tampilan yang lebih friendly dalam format web browser. 
  • Mengenai keakuratan informasi, bisa di cari pada sumber aslinya dan membandingkan dengan sumber-sumber yang lain